Pejuang Kabupaten Lingga Minta Pemprov Segera Tetapkan Pulau Tujuh Sebagai Daerah Otonomi Khusus

oleh
Salah satu tokoh pejuang Kabupaten Lingga, Drs Abdul Haji. (F-ISTIMEWA)

TANJUNGPINANG – Salah satu tokoh pejuang pembentukan Kabupaten Lingga, Abdul Haji meminta Pemerintah Provinsi Kepri untuk segera menetapkan Pulau Tujuh atau Pulau Pekajang sebagai daerah otonomi khusus. Langkah tersebut untuk menegaskan Pulau Tujuh masih menjadi bagian dari Kabupaten Lingga dan sekaligus menepis isu keberadaaan pulau tersebut bagian dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Menurut Abdul Haji persoalan Pulau Tujuh sama dengan yang terjadi di Pulau Berhala yang pernah diperebutkan oleh Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.

“Butuh perhatian khusus dari Provinsi Kepri soal Pulau Tujuh ini. Saya sendiri pernah melontarkan gagasan agar pulau terluar di Kepri jadi wilayah otonomi khusus. Desa Pekajang bisa dijdikan Kecamatan Pulau Tujuh dan Pulau Berhala bisa dijadikan kelurahan,” ujarnya.

Ia mengatakan, bahwa dalam UU No 31 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga, Pulau Tujuh dimasukkan sebagai wilayah Negeri Bunda Tanah Melayu. Bukan merupakan bagian dari Negeri Serumpun Sebalai.

Dijelaskan Abdul Haji, batas wilayah Desa Pekajang atau sering disebut Pulau Tujuh meliputi sebelah Utara Tanjung Nyang, Desa Teluk (Indragiri Hilir), sebelah timur Selat Karimata, sebelah selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sebelah barat Provinsi Jambi. Batas wilayah semuanya berbatasan dengan provinsi tetangga. Namun, ‘perebutan’ tentang wilayah Pekajang hanya terjadi antara Provinsi Kepri
dan Bangka Belitung.

“Sangat disayangkan dengan pengklaiman dari Babel bahwa pulau Tujuh itu wilayahnya. Dari segi sejarah dari awal memang termasuk dalam wilayah kita (kerajaan Riau Lingga).” ujarnya.

Desa Pekajang atau Pulau Tujuh berdasarkan Surat perjanjianantara Kesultanan Riau dengan Pemerintahan VOC/Hindia Belanda sejak tahun 1748-1909 bernama Pulau Kudjangan. (Djoko Sulistyono,2014). Bila dilihat dari atlas “Beschrigving van de straat Banca en Driven” tahun 1753 halaman 59. Pulau-pulau sebelah barat selat Sebojo yang belum di ketahui namanya dan tempatnya satu persatu adalah Pulau Saja (tiga Pulau), sekarang dikenal dengan nama pulau Sayak dan pulau Kudjangan (Tujuh Pulau) oleh pemerintah Belanda dimasukkan dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Lingga Riau. Ini dipertegas lagi dalam Peta Riouw-(Rijau) en Lingga Archipel dan peta Residentie Riouw En Onderhoorighedden Blad: 1 tahun 1922; Afdelling Toedjoh.

“Jadi sudah jelas dari awal masa kerajaan Kesultanan Riau bahwa pulau tujuh itu masuk ke wilayah kita.” ungkapnya.

Menanggapi permasalahan tersebut, Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan (Tapem) di Setretariat daerah (Setda) Lingga, Gandime Diyanto membenarkan, sesuai dengan UU yang berlaku, Pulau Tujuh masuk wilayah Kabupaten Lingga.

“Saya kira pemerintah Pemprov Kepri yang akan berkoordinasi dengan Pemda Lingga dulu jika kembali terjadi sengketa. Jika provinsi yang klaim, berarti provinsi yang menghadapi, kita siapkan dengan data pendukung,” ujarnya. (azwar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *